INDONESIARAYA.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pengecekan soal dugaan pengelolaan dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi bermasalah.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengemukakan hal itu ketika menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut hanya 35 persen dana pensiun BUMN dalam kondisi sehat, sedangkan 65 persen lainnya terindikasi bermasalah.
“Nanti kami cek tentang itu karena ada dua dimensi apakah itu pencegahan atau konteksnya penindakan,” kata Ali Fikri di Jakarta, Senin.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Peringkat FIFA Timnas Indonesia Semakin, dari 152 Sejak Erick Thohir Ketua Umum PSSI Menjadi 125
Politisi Partai Gerindra Fary Francis Nyatakan Tak Maju Sebagai Calon Gubernur NTT di Pilkada 2024
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ali menerangkan bahwa pihak KPK akan terlebih dahulu mempelajari hal tersebut agar penanganan yang diberikan bisa memberikan hasil yang optimal.
“Kalau penindakan, berarti melalui mekanisme pelaporan aduan masyarakat dan seterusnya.”
“Akan tetapi, kalau konteks pencegahan, misalnya dimonitoring, nanti kami cek dahulu konteksnya di mana,” ujarnya.
Baca Juga:
Inilah 2 Poin yang Bikin Erick Thohir Jadi Cawapres Terkuat Prabowo, Termasuk Unggul di Kalangan NU
KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Kota Bima NTB, Salah Satunya Rumah Wali Kota Bima Muhammad Lutfi
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan sekitar 65 persen dana pensiun di BUMN membutuhkan perhatian khusus untuk segera diperbaiki agar tidak memburuk sebagaimana kasus Asabri dan Jiwasraya.
Pihaknya telah melakukan benchmarking (pembandingan) dengan Singapura dan Kanada untuk bisa menyelesaikan perbaikan dapen di BUMN.
Kementerian BUMN berencana melakukan transformasi pengelolaan dapen BUMN sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada tahun 2023.
Erick mengaku ingin dapen BUMN bisa dikelola secara profesional.
Baca Juga:
Survei The Matchmaker Detik, Duet Prabowo Subianto – Erick Thohir Geser Prabowo – Ganjar
Tewaskan 33 Orang, Polisi Periksa 54 Orang Saksi Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Ada pun saat ini dana pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN.
Dengan pengelolaan yang profesional, pensiunan BUMN bisa mendapat kepastian soal penempatan dana mereka.
Menteri BUMN menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya memulai langkah konsolidasi dengan memanggil seluruh direksi BUMN soal temuan-temuan di lapangan.
Ia memastikan akan menindak keras jika ada indikasi penyelewengan seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Indonesiaraya.co.id, semoga bermanfaat.
